Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, sudah menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2024 kepada seluruh menteri dan pimpinan lembaga, sekaligus daftar alokasi Transfer ke Daerah (TKD) 2024 kepada para kepala daerah. Penyerahan selanjutnya dijalankan secara simbolis di Istana Negara, Jakarta, Rabu (29/11).
Disampaikan oleh Presiden Joko Widodo didalam pidatonya, bahwa situasi world selagi ini penuh bersama ketidakpastian. “Dampak pergantian iklim jadi nyata, potensi krisis dan resesi pun tak kunjung mereda. Sehingga aku menginginkan mengingatkan kepada kita seluruh untuk terus waspada.” Untuk itu, kepada para pejabat yang hadir, Presiden Joko Widodo mengingatkan lebih dari satu hal mengenai pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024. Pertama, anggaran yang sudah diberikan perlu digunakan secara disiplin, teliti, dan pas sasaran. Tak lupa, tetap tekankan transparansi dan akuntabilitas. Kemudian realisasi pemanfaatan anggaran perlu dijalankan sesegera mungkin, menjadi Januari 2024 mendatang. Terakhir, tetap antisipasi ketidakpastian, pemerintah perlu lincah didalam mengadapi perubahan-perubahan yang ada. “Setiap rupiah yang dibelanjakan adalah uang rakyat. Sehingga kita perlu fokus terhadap hasil dan berikan kegunaan secara maksimal kepada rakyat,” tegas Presiden Joko Widodo dikala berikan panduan mengenai pelaksanaan APBN 2024. APBN 2024 dirancang mampu bertahan hadapi dinamika gejolak ekonomi global, bersama fokus terhadap lima bidang prioritas, yaitu 1) prioritas bidang pendidikan, diarahkan untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia (SDM) yang berdaya saing dan mampu beradaptasi; 2) prioritas bidang kesehatan, diarahkan untuk akselerasi penurunan stunting dan melanjutkan transformasi proses kesehatan; serta 3) prioritas bidang bantuan sosial, diarahkan untuk mempercepat penurunan tingkat kemiskinan juga kemiskinan esktrem, membangun SDM didalam jangka panjang, dan meningkatkan kesejahteraan. Kemudian, 4) prioritas bidang infrastruktur, diarahkan untuk mendorong percepatan dan pemerataan Pembangunan didalam rangka peningkatan kapasitas memproduksi dan daya saing, dan 5) prioritas bidang ketahanan pangan, diarahkan untuk meningkatkan ketersediaan, akses, dan stabilitas harga pangan. Dijelaskan oleh Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani, untuk th. 2024, tujuan pendapatan negara ditetapkan sebesar Rp2.802,3 triliun. Angka ini bakal dicapai lewat optimalisasi dan menjaga iklim investasi di sedang ketidakpastian global. “Belanja pemerintah pusat bakal diarahkan untuk perbaikan mutu SDM yang bakal memakan cukup besar alokasi anggaran APBN. Belanja negara 2024 dimaksudkan untuk menuntaskan infrastruktur-infrastruktur prioritas, percepatan transformasi ekonomi hijau, dan mendukung reformasi birokrasi serta aparatur negara,” ucap Menkeu. Di segi lain, TKD yang dialokasikan terhadap th. ini sebesar Rp857,6 triliun, di mana terjadi kenaikan 5,3 persen dibandingkan th. 2023. Peningkatan ini dimaksudkan untuk mendukung penggajian Pegawai Pemerintah bersama Perjanjian Kerja (PPPK) Daerah, terlebih untuk guru dan tenaga kesehatan. Hal ini menjadi upaya untuk meningkatkan service publik di daerah, mendukung operasional sekolah, pendidikan anak usia dini dan pendidikan kesetaraan, serta untuk menangani kemiskinan ekstrem dan penurunan stunting. “2024 adalah th. terakhir pemerintahan di periode ini, aku mau anggaran yang diberikan mampu dioptimalkan. Tuntaskan agenda pembangunan yang sudah direncanakan tetapi belum terselesaikan, untuk memperkuat pondasi bagi pemerintahan yang bakal datang,” pungkas Presiden Joko Widodo. Digitalisasi Pengesahan DIPA Dijelaskan oleh Menkeu Sri Mulyani, bahwa penyerahan DIPA dan TKD 2024 dijalankan tidak sama bersama tahun-tahun sebelumnya. APBN 2024 dijalankan lewat proses digitalisasi. Mulai dari rencana anggaran hingga penandatanganan dijalankan secara elektronik. Proses bisnis pengesahan dokumen anggaran sebelum digitalisasi ikuti 12 bagian yang amat rumit. Saat ini hanya 4 bagian dan manfaatkan aplikasi digital Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). Penetapan penandatanganan DIPA secara elektronik bakal tersertifikasi dan menjadi keliru satu upaya dari segi penjaminan keamanan dan penjaminan kenirsangkalan terhadap mereka yang miliki otoritas anggaran. Upaya menanggung segi keamanan informasi yang menanggung informasi tidak mampu disangkal oleh pihak pengirim maupun penerima (kenirsangkalan) sumber daya juga bakal menanggung keamanan data dan informasi. Hal selanjutnya seiring bersama Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 berkenaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Hal tersebut, menurut Menkeu, diharapkan mampu meningkatkan tata kelola bersama kemudahan dan kenyamanan proses penandatanganan dokumen, efisiensi anggaran dari percetakan dan pemanfaatan kertas, mewujudkan green budgeting, serta meningkatkan keamanan dokumen dan data. Program Prioritas Bantuan Pendidikan Kemendikbudristek Terkait membeli prioritas 2024, dijelaskan bahwa alokasi dana untuk bidang pendidikan adalah sebesar Rp665,0 triliun. Kemendikbudristek sendiri mengelola dana sebesar Rp98,9 triliun yang bakal diprioritaskan untuk program-program perluasan perlu studi dan bantuan pendidikan, didalam rangka mendukung transformasi ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim, terhadap kesempatan selanjutnya di Puncak Peringatan Hari Guru Nasional 2023 mengemukakan rasa terima kasih atas dukungan-dukungan Presiden sepanjang ini didalam bidang pendidikan, terlebih mengenai kebijakan dan gerakan Merdeka Belajar. Berikut adalah tujuan dan alokasi dana untuk program prioritas pendidikan di th. 2024. Program Indonesia Pintar (PIP) ditargetkan untuk 18.594.627 juta siswa bersama alokasi anggaran sebesar Rp13,4 triliun. KIP Kuliah ditargetkan untuk 985.577 mahasiswa bersama alokasi anggaran sebesar Rp13,9 triliun. Program Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) ditargetkan untuk 3.943 siswa bersama alokasi sebesar Rp107 juta. Program Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik) ditargetkan untuk 9.276 mahasiswa bersama alokasi anggaran sebesar Rp7,7 miliar. Selain itu, upaya peningkatan kompetensi guru dijalankan lewat program Pendidikan Profesi Guru (PPG). Bantuan Operasional Satuan (BOS) Pendidikan dialokasikan sebesar Rp59,4 triliun bersama rincian BOS sebesar Rp53,8 triliun, Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebesar Rp4 triliun, dan BOP Kesetaraan sebesar Rp1,6 triliun lpo88. Pada th. 2024 pemerintah juga mengalokasikan tunjangan kepada guru ASND sebesar Rp56,6 triliun bersama rincian Tunjangan Profesi Guru (TPG) sebesar Rp53.3 triliun, Dana Tambahan Penghasilan (DTP) sebesar Rp1,3 triliun, dan Tunjangan Khusus Guru (TKG) sebesar Rp2 triliun. Alokasi tunjangan selanjutnya sudah perhitungkan kenaikan gaji pokok ASND sebesar 8 persen terhadap th. 2024. Kemudian, didalam rangka peningkatan SDM dan pemerataan fasilitas pendidikan berkualitas, pemenuhan fasilitas prasarana pendidikan diwujudkan lewat program Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan. Pada Tahun Anggaran 2024, DAK Fisik Bidang Pendidikan dialokasikan sebesar Rp15,29 triliun untuk pemenuhan fasilitas prasarana di 12.626 satuan pendidikan seluruh Indonesia, untuk jenjang PAUD, SD, SMP, SKB, SMA, SLB dan SMK.
0 Comments
|